Jumat, 05 Juli 2019

Perpres Jabatan Fungsional TNI Bukan Solusi Jangka Panjang

Penataan sistem promosi di institusi TNI seharusnya berbasis pada kebutuhan dan kompetensi.
Ady Thea DA
Ilustrasi TNI. Foto: Sgp

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Beleid yang merupakan peraturan turunan Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI itu dinilai tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum prajurit aktif TNI untuk menempati jabatan fungsional di luar organisasi TNI.

 

Peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas menjelaskan Pasal 1 ayat (1) Perpres No.37 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur jabatan fungsional yang dimaksud merupakan kedudukan prajurit TNI di dalam suatu satuan organisasi TNI. "Pasal ini ‘mengunci’ jabatan fungsional hanya berlaku di organisasi TNI, jadi sifatnya internal. Perpres ini sudah mengatur dengan jelas, jangan ditafsirkan militer boleh mengisi jabatan sipil," kata Anton di Jakarta, Jumat (5/7/2019). Baca Juga: Jabatan Fungsional TNI Bukan untuk Kementerian-Lembaga

 

Anton menilai aturan ini merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan kelebihan jumlah perwira tinggi yang “non-job." Selama ini promosi jabatan TNI ditujukan untuk mengisi jabatan struktural. Terbitnya Perpres ini membuka peluang bagi perwira tinggi untuk menduduki jabatan fungsional seperti dosen, guru militer, instruktur, pelatih, dan tenaga kesehatan.

 

Sebagai solusi jangka panjang, Anton mengatakan pemerintah harus melakukan penataan jenjang karir prajurit yang lebih komprehensif. Penataan sistem promosi selayaknya berbasis kebutuhan dan kompetensi. Misalnya, perekrutan anggota TNI harus disesuaikan dengan jumlah anggota yang pensiun. Kemudian, menggulirkan program zero growth dalam perekrutan, pengetatan, dalam seleksi sekolah/pendidikan untuk kelanjutan perwira tinggi TNI di Sesko TNI yang harus proporsional dengan jabatan yang ada.

 

Dia mengingatkan pentingnya merit system dalam promosi karier dan jabatan. Tanpa strategi jangka panjang akan sulit membangun organisasi TNI yang efektif, efisien, dan profesional di masa mendatang. Anton mencatat jumlah prajurit yang non-job ini mayoritas berpangkat kolonel ke atas. Sedangkan untuk pangkat kolonel ke bawah kondisinya sebaliknya, terjadi kekurangan prajurit untuk mengisi jabatan yang ada.

 

"Jika pemerintah tidak menjalankan solusi jangka panjang, persoalan prajurit yang non-job ini berpotensi akan terus terjadi setiap tahun dan makin melebar," katanya.

 

Terpisah, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai ada yang aneh dalam penataan promosi prajurit TNI selama ini karena kenaikan pangkat dilakukan tanpa posisi jabatan yang jelas. Menurutnya, promosi harus dilakukan sesuai perencanaan sistem pertahanan. Haris khawatir Perpres ini digunakan untuk melegitimasi berbagai jabatan (fungsional) yang akan “dibuat-buat.” Secara politis, Haris berpendapat Perpres ini diterbitkan rezim untuk “menyenangkan” TNI.

 

Mantan Koordinator KontraS Jakarta itu mengingatkan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur ada jabatan tertentu di sejumlah lembaga sipil yang boleh diduduki prajurit aktif. Seperti Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

 

“Jangan sampai Perpres ini bertentangan dengan UU TNI. Secara jelas dan tegas UU TNI sudah mengatur jabatan apa saja yang boleh diduduki prajurit aktif pada institusi sipil," tegasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menegaskan pengaturan jabatan fungsional TNI dalam Perpres No.37 Tahun 2019 bukan untuk penempatan di kementerian atau lembaga, melainkan ditempatkan di internal TNI dan tidak menduduki jabatan struktural. Jabatan Fungsional ini dibutuhkan sesuai keahlian.

 

Misalnya, tim analisis dan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang keilmuan/keahlian yang dimiliki. "Karena memang yang namanya dinamika, perkembangan situasi, kebutuhan, tantangan global, perlu tenaga ahli, tenaga teknis di bidang yang lebih spesifik," ujarnya.

 

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menerangkan jabatan fungsional TNI diisi oleh perwira yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengakselerasi unit kerja/organisasi sesuai Perpres Nomor 37 Tahun 2019. "Kalau di fungsional siapa saja bisa disitu karena yang diperlukan adalah keahliannya, fungsinya menduduki jabatan itu memberi akselerasi terhadap organisasi atau tidak,"paparnya.

 

Moeldoko menjelaskan, jabatan fungsional itu dibutuhkan karena unit kerja tertentu mengalami "miskin" secara struktur SDM, namun memerlukan banyak tenaga fungsional. Ia memberi contoh lembaga pendidikan secara struktur hanya memiliki seorang komandan dan wakil komandan dengan pangkat bintang dua atau mayor jenderal dan brigadir jenderal (brigjen).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua