Selasa, 02 Juli 2019
Implementasi Doktrin Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana Korupsi dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait business judgment rule dan implikasinya
DFC/FD
                   
High risk, high return’, semakin tinggi risiko yang diambil dalam suatu bisnis maka semakin tinggi pula keuntungan yang mungkin akan didapatkan suatu perusahaan. Namun, terlalu gegabah mengambil risiko tinggi atau sekadar tidak teliti dalam menakar risiko dapat berbuntut perusahaan merugi. Tidak sedikit perusahaan yang terjerat korupsi dikarenakan dianggap telah lalai dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Perlu adanya pengetahuan khusus terkait penjelasan business judgement rule secara terperinci dan mitigasi risiko terhindar dari tindak pidana korupsi. Sedikit kasus yang menunjukkan keberhasilan implementasi doktrin ini dan tetap saja lebih banyak kasus yang gagal lantaran lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum soal keberlakuan doktrin ini di Indonesia. Oleh karena itu, Hukumonline.com bermaksud menyelenggarakan:
            
                     
Diskusi Hukumonline 2019
            
“Implementasi Doktrin Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana Korupsi dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan”
 
                       
   
Waktu & Tempat Kegiatan            
 
Hari, Tanggal: Kamis, 25 Juli 2019
Pukul: 08.30 – 16.00 WIB
Tempat: Sari Pacific Hotel, Thamrin, Jakarta 
            
Fasilitas & Investasi
            
 
Fasilitas:
Discussion Kit, Materi Diskusi, Sertifikat, Lunch, 2x Coffee Break, dan Notulensi
 
Investasi:
Pelanggan: Rp.2.530.000,-
Umum: Rp.3.080.000,-
Early bird pembayaran s/d 18 Juli 2019: Rp.2.860.000,-
Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 orang atau lebih dari 1 perusahaan!
            
 
            
Narasumber & Moderator
            
            
Narasumber:
   
 
Eri Hertiawan
Partner – Assegaf Hamzah & Partners
 
 
Dr. Asep N. Mulyana S.H., M.Hum
Asisten Khusus  - Jaksa Agung RI 
 
 
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ketua Umum - Ikatan Hakim Indonesia
 
 
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D
Akademisi Fakultas Hukum  - Universitas Indonesia 
 
Moderator:
Hamalatul Qur'ani
Legal Journalist - Hukumonline.com 
            
            
Materi Diskusi
            
 
Sesi I: Sudut Pandang dan Praktik Business Judgement Rule di Indonesia                                   
 
- Peran dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan dalam Lingkup Penerapan Business Judgment Rule
Praktik Business Judgment Rule pada Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta
Efektivitas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan regulasi lainnya dalam Menerapkan Business Judgment Rule di Indonesia
- Praktik, Perkembangan, Tantangan dan Hambatan Business Judgement Rule di Indonesia
- Aspek Hukum yang Perlu Diperhatikan oleh Organ Perusahaan Untuk terhindar Tindak Pidana Korupsi
 
Sesi II: Batasan antara Doktrin Business Judgment Rule dan Tindak Pidana Korupsi dan Pengakuannya di Pengadilan
       
- Unsur-unsur yang Harus Dipenuhi dalam Perwujudan Business Judgement Rule
Pengaturan Fiduciary Duty dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia
Perbandingan Penggunaan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia dan Internasional (pada Sistem Hukum Common Law maupun Civil Law)
Garis Besar Peraturan dan Sudut Pandang Hakim terkait Business Judgment Rule di Indonesia
Perbedaan Tindak Pidana Korupsi dan Business Judgment Rule (ruang lingkup dan batasannya)
- Pengakuan Business Judgment Rule di Pengadilan Indonesia
 
            
            
Pendaftaran
            
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Download formulir pendaftaran disini
  • Kirimkan melalui email ke talks@hukumonline.com             
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
                     
            
            
Contact Person:
Fisca Dahlia
            (021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com
            
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua